BISNISTIME.COM, JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di sejumlah lokasi pelaksanaan Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola program agar lebih aman, sehat, dan berkelanjutan.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna merumuskan langkah konkret perbaikan pelaksanaan MBG.

“Saya sampaikan betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tegas Zulkifli Hasan saat konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis:

1. Menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh.
2. Melakukan evaluasi terhadap juru masak dan tenaga pendukung di seluruh SPPG, guna memastikan disiplin, kualitas, dan kemampuan yang memadai.
3. Memperbaiki sistem sanitasi nasional, terutama terkait kualitas air dan pengelolaan limbah di dapur MBG.
4. Meningkatkan kolaborasi lintas sektor, melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam proses perbaikan.
5. Mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak kelayakan operasional.

“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Zulkifli.

Selain itu, pemerintah meminta Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS dalam melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program MBG di daerah.

“Seluruh proses ini kami lakukan secara terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” pungkas Zulkifli.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut menegaskan pentingnya percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi bagi seluruh dapur MBG.

“Pemerintah berkomitmen mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, SDM, dan pengolahan makanan yang aman,” jelas Budi.

Budi menambahkan, dalam waktu satu bulan ke depan, proses percepatan ini ditargetkan selesai. Pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengawasi seluruh tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan.

“Semua proses ini telah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegas Menkes.

Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, kepala dinas pendidikan, dan kepala dinas kesehatan, yang turut dihadiri Menkes, Menteri Dikdasmen, pimpinan BGN, dan pejabat terkait lainnya.