BISNISTIME.COM, JAKARTA – Tim Disaster Victim Identification (DVI) kembali merilis hasil identifikasi jenazah korban insiden runtuhnya musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang terjadi pada Senin (29/9) sore.

Hingga Jumat (10/10), sebanyak 50 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Tim DVI masih bekerja menuntaskan proses identifikasi terhadap 11 jenazah lainnya, termasuk lima potongan tubuh yang ditemukan secara bertahap oleh tim Search and Rescue (SAR) gabungan di lokasi kejadian.

Seluruh jenazah yang telah teridentifikasi diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan, sementara keluarga korban lain masih menunggu proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya oleh tim DVI Polda Jawa Timur.

Dibahas di Rapat Tingkat Menteri

Peristiwa tragis ini menjadi pembahasan serius di tingkat kementerian. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin rapat lintas kementerian pada Jumat (10/10) untuk membahas aspek keselamatan bangunan pendidikan dan mitigasi bencana serupa.

Menurut Pratikno, insiden ini merupakan bencana non-alam dengan korban jiwa terbanyak sepanjang 2025, yang disebabkan oleh kegagalan struktur penyangga bangunan.

“Ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo menjadi bencana non-alam, kegagalan teknologi dengan korban meninggal dunia terbanyak sepanjang tahun 2025. Ini mesti kita jadikan atensi dan antisipasi agar tidak terjadi di kemudian hari,” ujarnya.

Menko PMK juga mengapresiasi respon cepat BNPB, Basarnas, TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam penanganan darurat. Pratikno sendiri telah meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis (2/10), didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Direktur Operasional Basarnas Laksamana Pertama TNI Bramantyo, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sinergi Kementerian dan Lembaga

Penanganan menyeluruh atas insiden runtuhnya musala Al Khoziny melibatkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

• BNPB bertindak sebagai koordinator utama penanganan darurat berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007, mengatur operasi penyelamatan, logistik, hingga pendanaan melalui Dana Siap Pakai (DSP).
• Basarnas memimpin operasi SAR bersama TNI, Polri, dan relawan, melakukan evakuasi korban serta penggunaan alat pendeteksi kehidupan.
• Kementerian PUPR melakukan audit teknis bangunan, menelusuri penyebab runtuhnya struktur dan memberikan rekomendasi teknis untuk pembangunan ke depan.
• Kementerian Sosial memberikan bantuan logistik dan santunan duka, serta menurunkan tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk keluarga korban.
• Kementerian Kesehatan memastikan penanganan medis korban luka dan standar pengelolaan jenazah di lapangan.
• Kementerian Agama melakukan verifikasi administratif pesantren, mengevaluasi kelayakan sarana prasarana, dan menyiapkan langkah pemulihan kegiatan belajar santri.
• Polri menangani aspek hukum dan investigasi terkait kemungkinan unsur kelalaian atau pelanggaran dalam pembangunan.
• TNI turut membantu evakuasi, pengoperasian alat berat, dan pengamanan lokasi.
• Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Sidoarjo melalui BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR turut memastikan pemulihan sosial dan lingkungan pesantren berjalan baik.

Sinergi lintas lembaga ini memperlihatkan pendekatan komprehensif dan berorientasi kemanusiaan. Kolaborasi antara BNPB, Basarnas, PUPR, Polri, Kemenag, dan Kemensos diharapkan menjadi model koordinasi terpadu dalam menghadapi bencana non-alam di masa depan.