BISNISTIME.COM, BOGOR -- Legitimasi seorang pejabat publik tidak lahir dari kursi kekuasaan yang ia duduki, melainkan dari kepercayaan rakyat yang memberinya mandat. Jabatan bisa diperoleh lewat mekanisme politik, bahkan diwariskan dalam lingkaran kekuasaan. Namun tanpa kepercayaan rakyat, semua itu tak lebih dari panggung kosong yang kehilangan makna.

Retaknya legitimasi kerap bermula ketika kebijakan lebih mengutamakan kepentingan segelintir kelompok dibandingkan denyut kebutuhan rakyat kecil. Ucapan pejabat yang kehilangan empati, terdengar seperti ancaman alih-alih pengayoman, memperlebar jarak antara penguasa dan yang dikuasai. Legitimasi yang seharusnya lahir dari keadilan dan pengabdian, digantikan oleh kecurigaan, kekecewaan, bahkan kemarahan.

Runtuhnya legitimasi bukanlah peristiwa instan. Ia seperti retakan kecil pada dinding, yang melebar karena diabaikan. Retakan itu lahir dari harga kebutuhan pokok yang terus melambung, kebijakan yang kian menambah beban, aparat yang kehilangan nurani, hingga wakil rakyat yang lupa asal-usul dan amanahnya. Akibatnya, pejabat publik tak lagi dipandang sebagai pelindung, melainkan sebagai pihak yang harus diwaspadai — bahkan dilawan.

Sejarah telah berkali-kali mengajarkan: saat legitimasi runtuh, kekuasaan kehilangan pijakan. Tidak ada instrumen kekuatan yang bisa menggantikan kepercayaan rakyat. Begitu kepercayaan itu hilang, yang tersisa hanyalah hitungan waktu sebelum kekuasaan itu sendiri ikut roboh.

Sigit Iko

Pemerhati Sosial