BISNISTIME.COM, Jakarta – Pemerintah Indonesia sedang mengarahkan perhatiannya pada dampak konflik yang berkelanjutan di Timur Tengah terhadap stabilitas pasokan energi global. Situasi ini tercermin dalam volatilitas ekonomi, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas yang memengaruhi perkembangan penawaran, permintaan, dan harga minyak mentah di pasar global. Agus Cahyono Adi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyoroti pentingnya menemukan solusi dalam menghadapi kondisi yang digambarkan dengan singkatan VUCA (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity), dalam acara FORUM BUMN 2024 di Jakarta pada hari Selasa (30/4).
Meskipun Indonesia masih mengandalkan energi fosil dalam porsi yang signifikan, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatur mekanisme pemanfaatan dan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memastikan ketersediaannya di pasar. Agus menegaskan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah menjaga pasokan BBM, mengingat masih terdapat ketergantungan yang signifikan pada impor minyak mentah.
Meskipun Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission) pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat, namun pemerintah masih melihat energi fosil sebagai sumber energi transisi sebelum beralih sepenuhnya ke energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Dalam fase transisi ini, pemerintah mengakui pentingnya mempertahankan pasokan dan produksi energi fosil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi primer.
Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa saat ini produksi minyak bumi Indonesia mencapai 605.723 Barrel Oil Per Day (BOPD) dan gas bumi sebesar 6.630 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). Sementara itu, jumlah cadangan minyak bumi mencapai 2.413,2 Million Barrels of Oil (MMBO) dan cadangan gas bumi sebesar 35,30 Triliun Cubic Feet (TCF). Meskipun angka ini menunjukkan adanya cadangan yang cukup, namun tantangan eksplorasi masih dihadapi dalam rangka meningkatkan produksi dan cadangan energi nasional.
Pemerintah juga sedang mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bagian dari modal ketahanan energi di masa depan. Salah satu fokus utama adalah mengonversi sumber energi terbarukan menjadi dasar untuk elektrifikasi. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis karena memudahkan distribusi dan pemanfaatan energi primer, terutama melalui jaringan listrik yang sudah ada.
Selain itu, moratorium pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan upaya pensiun dini juga menjadi bagian dari langkah-langkah untuk mempercepat transisi menuju Emisi Nol Bersih. Pemerintah juga berupaya menerapkan teknologi pengurangan emisi karbon, seperti Carbon Capture Storage (CCS), pengembangan hidrogen dan amonia, serta peningkatan efisiensi energi sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi jejak karbon negara.
Tidak hanya memperhatikan aspek teknis, pemerintah juga menyoroti aspek keekonomian, infrastruktur, dan pendanaan dalam pengembangan EBT. Dalam rangka mendorong pengembangan teknologi dan industri EBT, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang diharapkan dapat menjadi pendorong ekonomi nasional melalui peningkatan investasi dalam industri EBT.
Mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam mengelola energi di tengah konflik global dan dinamika pasar, pemerintah mendorong kolaborasi antara semua pihak terkait, termasuk perusahaan, badan usaha, dan pemerintah, dalam mencari solusi untuk menjaga ketahanan energi Indonesia. Sinergi antara sektor swasta dan publik diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan energi di masa depan.
