BISNISTIME.COM, PARLEMENTARIA, Jakarta – Perwakilan DPR RI dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) I, Johan Rosihan, mengungkapkan keprihatinan dan kekhawatirannya terhadap kedatangan 1000 ton impor beras dari Vietnam. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Badan Urusan Logistik (Bulog), beras impor ini direncanakan akan masuk ke wilayah Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui proses bongkar muat di Pelabuhan Lembar.
Menurut Johan, langkah impor ini berpotensi merugikan petani, terutama saat ini sedang memasuki masa panen besar. Johan menegaskan agar Bulog berhati-hati dalam menyuplai beras ke wilayah yang merupakan pusat produksi beras nasional. Menurutnya, keputusan ini harus dipertimbangkan secara matang untuk menjaga kepentingan petani di tengah tantangan penurunan harga gabah akibat impor beras.
“Kedatangan beras impor ke Pulau Sumbawa akan memberatkan petani. Hal ini akan mengganggu psikologis petani yang sedang berjuang meningkatkan produksi beras,” ujar Johan dalam pernyataan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta pada Minggu (7/4/2024).
Anggota Komisi IV DPR RI ini menekankan bahwa Pemerintah harus menyadari bahwa impor beras ini akan memengaruhi harga di tingkat petani. Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan harga gabah di tingkat petani tetap stabil.
“Pemerintah harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami petani akibat impor beras ini,” tegas Johan.
Johan juga menyatakan bahwa Pemerintah harus meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ketika impor beras masuk ke Pulau Sumbawa agar harga jual petani tetap stabil. Dengan demikian, diharapkan para petani dapat memperoleh keuntungan selama masa panen besar ini.
“Pemerintah harus memastikan bahwa petani tidak mengalami kerugian akibat impor beras ini. Kami harus memberikan dukungan kepada semua petani untuk meningkatkan produksi beras di daerah-daerah sentra beras seperti di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat,” tambah Johan.
Di samping itu, Johan menyoroti agar Bulog tidak mengklaim bahwa suplai tersebut untuk keperluan bantuan pangan. Menurutnya, bantuan pangan bagi masyarakat harus didukung oleh hasil kerja keras petani di Sumbawa dan KSB agar wilayah tersebut tetap menjadi sumber utama pasokan beras.
“Sebagai contoh, di Kabupaten Sumbawa, sejak Januari 2024 telah direalisasikan penanaman padi di lahan seluas 730 hektar, dan pada puncak panen besar bulan April ini diperkirakan akan mencapai 15.450 hektar. Apakah daerah surplus beras ini harus diserbu oleh impor beras? Hal ini benar-benar tidak masuk akal,” pungkasnya.
