BISNISTIME.COM, Jakarta – Dalam rangka merayakan satu abad pemanfaatan Aspal Buton, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor infrastruktur nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada aspal impor. Dengan cadangan aspal alam yang melimpah, Indonesia berkomitmen menjadikan Aspal Buton sebagai tulang punggung kebutuhan aspal nasional yang berkelanjutan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Reni Yanita, mengungkapkan bahwa pengembangan Aspal Buton ini memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, meningkatkan kemandirian, serta membuka peluang ekonomi baru. “Aspal Buton adalah kekayaan nasional dengan potensi yang luar biasa. Pemanfaatan Aspal Buton tidak hanya meningkatkan swasembada nasional dalam kebutuhan aspal, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru,” ujar Reni di Jakarta, Kamis (7/11).
Sebagai satu-satunya sumber aspal alam di Indonesia, Aspal Buton mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Sejak Presiden Joko Widodo mendorong hilirisasi pada 2022, kolaborasi antarkementerian terus diintensifkan untuk mempercepat pengembangan dan penggunaan Aspal Buton. Langkah ini menjadi bagian dari visi besar swasembada nasional pada tahun 2030, di mana sebagian besar kebutuhan aspal nasional diharapkan bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Dalam peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton, Kemenperin menargetkan Aspal Buton untuk menjadi pemain utama dalam memenuhi kebutuhan aspal nasional pada 2030. Ada tiga misi utama dalam peta jalan ini: meningkatkan kualitas industri Aspal Buton, memperkuat industri aspal murni, dan membangun ekosistem industri yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, pemerintah menargetkan peningkatan penggunaan Aspal Buton hingga 90% dari total kebutuhan nasional, serta pembangunan dua pabrik aspal murni dan sertifikasi sepuluh pabrik dengan standar industri hijau.
Di Indonesia, saat ini terdapat 37 pabrik pengolahan Aspal Buton yang tersebar di berbagai daerah. Pabrik-pabrik ini memproduksi berbagai varian produk seperti B5/20, B50/30, CPHMA, pracampur, dan aspal murni, serta mampu menyerap lebih dari 800 tenaga kerja. Namun, antara 2019 hingga 2023, penggunaan Aspal Buton dalam proyek-proyek nasional baru mencapai 5%, sementara sisanya masih bergantung pada impor. Jika pabrik-pabrik ini dapat dioptimalkan, diharapkan kontribusi Aspal Buton dapat mengurangi defisit perdagangan dengan substitusi impor secara signifikan.
Untuk meningkatkan penggunaan Aspal Buton, Kemenperin telah menginisiasi berbagai strategi, termasuk kegiatan business matching produk dalam negeri, koordinasi Dana Alokasi Khusus dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR, sosialisasi tata kelola, serta partisipasi dalam Konferensi 12th Malaysian Road Conference & Exhibition 2024. Selain itu, Kemenperin juga berupaya memperbaharui standar kualitas nasional (SNI) agar mutu produk aspal dapat terjamin. “Kajiannya terus kami lakukan, termasuk dari segi teknologi dan keekonomian, demi memastikan bahwa Aspal Buton menjadi pilihan utama pembangunan infrastruktur,” jelas Reni.
Sejumlah regulasi pun telah dikeluarkan untuk memperkuat penggunaan Aspal Buton dalam proyek jalan nasional, antara lain Peraturan Menteri PUPR No. 18 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023. Peta jalan ini juga mengedepankan peningkatan koordinasi antar-kementerian dan memastikan standar kualitas yang konsisten sehingga Aspal Buton dapat bersaing di pasar nasional.
“Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton ini adalah tonggak penting dalam mewujudkan swasembada aspal nasional yang berkelanjutan. Kami optimis, dengan sinergi dan kolaborasi semua pihak, Aspal Buton akan menjadi kekuatan utama dalam pembangunan infrastruktur, sehingga Indonesia semakin mandiri dan kompetitif,” tutup Reni Yanita, Plt. Dirjen IKFT.
