BISNISTIME.COM, BANDUNG – Dosen Fakultas Hukum (FH) Unisba yang juga merupakan Wakil Rektor IV, Dr. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H., menjadi pembicara di acara internasional bergengsi “The 16th Meeting of the OECD Asia Network on Corporate Governance of State-Owned Enterprises (Asia SOE Network)”.
Acara ini diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), bekerja sama dengan the State-Owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council of China (SASAC), dengan dukungan dari the Korea Institute of Public Finance (KIPF), Asia Development Bank (ADB) dan Macau Special Administrative Region.
Disamping itu, pada tahun 2023 kegiatan tahunan ini diadakan di Macau China, tepatnya pada 14-15 Desember 2023, dengan mengumpulkan para praktisi tata kelola perusahaan, perwakilan organisasi internasional lainnya, pemimpin dari sektor BUMN, akademisi, serta masyarakat sipil.
Dalam pertemuan tersebut, Dr. Ratna menyampaikan materi mengenai ‘State Ownership: A Strategic Nexus for Earth Protection through Sustainability Practices in Indonesian State-Owned Enterprises’. Ia mengungkapkan pandangannya mengenai hubungan antara kepemilikan negara dan praktik keberlanjutan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.
“Sebagaimana diuraikan dalam Rancangan Agenda OECD, presentasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengalaman dalam kepemilikan dan tata kelola BUMN dan perkembangannya, menilai keselarasan kebijakan yang ada dengan pedoman OECD, dan menekankan hubungan penting antara kepemilikan negara dan praktik keberlanjutan (sustainability issues),” ujarnya.
Salah satu fokus pembahasannya adalah mengenai kepemilikan negara di BUMN merupakan kendali mayoritas pemerintah, yang mempengaruhi keputusan strategis.
Menurutnya, untuk mengatasi masalah lingkungan global yang meningkat, sangat penting untuk berkonsentrasi pada BUMN yang memiliki dimensi negara dan melakukan sejumlah upaya strategis untuk bumi sebagai tempat tinggal yang lebih baik untuk umat manusia.
Lanskap BUMN di Indonesia kata Dr. Ratna, melibatkan berbagai klaster, yang dikelola oleh Kementerian BUMN, sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. “Kepemilikan saham negara di BUMN, yang menunjukkan tingkat kepemilikan yang tinggi, tunduk pada pertimbangan transparansi, efisiensi manajemen, keterlibatan sektor swasta, dan kepentingan pemangku kepentingan yang seimbang,” katanya.
Ia juga menyoroti tentang penerapan tata kelola perusahaan di BUMN Indonesia yang mencakup transparansi, manajemen risiko, kepatuhan hukum, dan pelaporan keberlanjutan. “Pemerintah menunjukkan komitmen keberlanjutannya melalui undang-undang yang mengamanatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan.
Dengan presentasi ini akan memberikan gambaran terperinci tentang bagaimana BUMN mengintegrasikan isu-isu ESG dengan menekankan prinsip-prinsip keberlanjutan, standar internasional, pelaporan, investasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari materi tersebut, Dr. Ratna juga mengangkat studi kasus BUMN Indonesia yang mengakui pentingnya Pedoman OECD CG dan inisiatif tingkat nasional dalam membentuk tata kelola dan praktik keberlanjutan. “Inisiatif perusahaan tersebut menjadi ajang bagi BUMN untuk tampil selaras dengan SDGs,” ungkapnya.
Dr. Ratna mengakhiri pemaparannya dengan mengatakan bahwa rekomendasi dan konsep masa depan menawarkan tata kelola strategis yang diperlukan untuk menyeimbangkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam hubungan yang menghubungkan keberlanjutan dan kepemilikan negara.
“Sangat penting untuk melakukan penyesuaian strategis, terutama dalam menanggapi setiap gangguan atau perubahan, untuk memungkinkan tercapainya Indonesia Emas pada tahun 2045. Fokusnya adalah mewujudkan ekonomi hijau, inovasi teknologi, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM,” pungkasnya.
Dr. Ratna terlibat aktif dalam OECD – Asia Network for Corporate Governance of State-Owned Enterprises sejak tahun 2009 hingga saat ini, dan selalu diundang setiap tahunnya sebagai narasumber.
Selain itu, pada tahun 2013, beliau juga pernah menjabat sebagai dosen sekaligus short-term consultant di World Bank Regional Office Indonesia selama hampir satu tahun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan RI, serta menjadi anggota Komite Nasional Kebijakan Nasional RI (2004 – 2019).
Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimilikinya, Dr. Ratna diharapkan dapat terus berperan aktif dalam pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik, khususnya dalam bidang hukum perusahaan dan tata kelola negara.
Selain itu juga dapat semakin mengharumkan nama Unisba sebagai perguruan tinggi Islam swasta yang unggul dan berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. [ ]
Dok foto : Warta Unisba
