BISNISTIME.COM, MAKASSAR- Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mengelola perekonomian desa di seluruh tanah air hingga mencapai total Rp3,06 triliun setiap tahun. BUM Desa semakin terasa perannya setelah UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menetapkan entitas badan hukum baru, Sabtu (11/05/2024)
“BUM Desa Bersama mewujudkan kerja sama ekonomi antardesa, dan BUM Desa Bersama LKD, setelah unit pengelola keuangan, program nasional pemberdayaan masyarakat bertransformasi,” kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat penganugerahan Corporate Social Responsibility dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Award 2024 di Jakarta, Selasa 7 Mei.
Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, sertifikat badan hukum BUMDes yang terbit sejak November 2021 tetap berlaku, dan terus berakumulasi hingga detik ini. Sejak 6 Mei 2024, telah terbit sertifikat badan hukum 18.222 BUM Desa, 267 BUM Desa Bersama, dan 1.283 BUM Desa Bersama LKD.
Pada tahun 2023, ada sebanyak 10.886 pemerintah desa yang menanamkan modal ke BUM Desa sebanyak Rp1,16 triliun, atau rata-rata Rp44,23 juta per desa. Karena berasal dari APBDes, maka keunggulannya dana segar ini tidak berbunga.
Di akhir tahun, BUM Desa menyalurkan sebagian keuntungan ke dalam APBDes, sebagai Pendapatan Asli Desa sebesar Rp162,99 miliar di 10.886 desa, atau rata rata Rp14,97 juta per desa. Pada desa-desa itu saja, terbaca rasio manfaat dan biaya mencapai 33,85 persen,” kata Profesor Kehormatan UNESA ini.
Pemerintah desa dapat mulai memetik manfaat Badan Usaha Milik Desa, setidaknya mulai tahun ke empat. Omzet BUM Desa dapat mengindikasikan peran memutar ekonomi desa. Pada tahun 2023, omset BUMDes Rp2,84 triliun, omzet BUM Desa Bersama Rp17,67 miliar, dan omzet BUM Desa Bersama LKD mencapai Rp197,80 miliar.
Gus Halim memaparkan, total ekonomi desa yang dikelola seluruh Badan Usaha milik Desa mencapai Rp 3,06 triliun setiap tahun, di desa-desa seluruh nusantara. Secara khusus, Badan Usaha Milik Desa mempekerjakan 329.839 warga desa. Sebanyak 184 warga desa bekerja di BUM Desa Bersama. Adapun Badan Usaha Milik Desa Bersama LKD menyerap 1.209 pekerja.
Secara keseluruhan, segenap Badan Usaha Milik Desa menyerap 331.232 pekerja lokal. “Badan usaha Milik Desa Bersama LKD juga mengelola kelompok miskin, termasuk perempuan miskin. Tercatat 123.119 orang nasabah Badan usaha Milik Desa Bersama LKD dari kalangan miskin. Jadi, ekonomi keluarga dari 454.351 warga desa, terpaut langsung dengan aktivitas Badan Usaha Milik Desa di tanah air, ‘kata Gus Halim.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengatakan, pelibatan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Mandiri merupakan bentuk dukungan konkret yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan global.
Salah satunya tentang isu keberlanjutan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Oleh karena itu, pelibatan kedua lembaga ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah, baik pontensi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.
“Dengan adanya penyaluran dana desa, serta didukung program CSR yang dilaksanakan BUMN dan perusahaan swasta diharapkan semakin memperkuat sumber daya pembangunan desa berkelanjutan.” imbuh Wapres.
Melihat manfaat dan kebaikannya yang besar ini, Wapres berpesan agar jumlah BUMDes dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk desa dapat berkelanjutan. Sehingga ekonomi masyarakat dapat terus meningkat tidak hanya di tingkat perkotaan tapi hingga ke daerah.
Ke depan, peningkatan jumlah BUMDes dan pengembangan kapabilitas sumber daya manusianya perlu terus didorong sebagai salah satu strategi pengembangan ekonomi perdesaan,” kata Wapres.
Revisi UU Desa berupa UU Nomor 3 Tahun 2024, pada pasal 87A, secara khusus menekankan kerja sama BUMDes. Dalam konteks kerja sama BUM Desa itulah diselenggarakan CSR dan Pembangunan Daerah Berkelanjutan Award.
Pada tahun 2024, ajang ini diikuti 100 kandidat perusahaan, lembaga lain, dan perorangan yang berasal dari BUMN dan perusahaan swasta, dari sektor pertambangan, minyak dan gas, pembangkit listrik, industri dan manufaktur, telekomunikasi, perkebunan, perbankan, real estate, hingga asuransi.
Terdapat 55 program CSR yang meraih kategori gold, 6 kategori excellent untuk perorangan, 58 silver untuk kategori program, serta empat outstanding untuk kategori perorangan.
Ada pula tiga kategori bronze, dan tiga kategori apresiasi untuk program CSR. Wapres dan Gus Halim juga menyaksikan penandatangan Nota Kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait peningkatan kapasitas pengadaan Barang/Jasa di desa dan Kemendes PDTT, sosialisasi pengadaa Barang/Jasa di desa, tata kelola pengadaan di desa dan publikasi bersama
Hadir dalam acara ini, Ketua Umum ISSF Sudarmanto, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini, Staf Ahli Mendes M Nurdin, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT, serta para penerima penghargaan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024.
