BISNISTIME.COM, JAKARTA – Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengendalian Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah berhasil menyelamatkan keuangan negara, menghemat belanja negara, serta mengoptimalkan penerimaan negara dengan total kontribusi sebesar Rp310,36 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada Presiden Jokowi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada 22 Mei 2024.
“Sejak tahun 2020 hingga triwulan pertama 2024, pengawasan BPKP berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp78,68 triliun, menghemat belanja negara sebesar Rp192,93 triliun, dan mengoptimalkan penerimaan negara sebesar Rp38,75 triliun, dengan total kontribusi keuangan sebesar Rp310,36 triliun,” lapor Yusuf Ateh.
Yusuf menekankan bahwa BPKP tidak hanya fokus pada pengawasan keuangan, tetapi juga berperan dalam memastikan efektivitas pembangunan di berbagai sektor. “Kami tidak hanya mengawasi aktivitas keuangan, tetapi juga mengawal efektivitas pembangunan di berbagai bidang, seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN, BUMD, hingga transformasi energi hijau. Dalam pengawasan, kami selalu memposisikan diri sebagai bagian dari solusi,” jelasnya.
Selain itu, Yusuf juga menyebutkan bahwa pengawasan intern telah mendorong berbagai pencapaian positif, termasuk penyelesaian 204 Proyek Strategis Nasional (PSN). “Kami memastikan bahwa infrastruktur PSN yang dibangun telah meningkatkan mobilitas dan mengurangi biaya logistik, sehingga aktivitas ekonomi meningkat,” tambahnya.
Namun, Yusuf juga mengakui bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dan percepatan pada beberapa program pemerintah. Oleh karena itu, BPKP merekomendasikan pentingnya ketepatan dalam pembuatan kebijakan, perencanaan, sasaran kinerja, pemantauan, dan evaluasi untuk keberhasilan program.
Rakornas ini diadakan sebagai platform untuk mengkoordinasikan langkah-langkah pengawasan agar lebih efektif dalam mengawal percepatan penyelesaian target-target pembangunan. Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
