BISNISTIME.COM, Pemerintah Indonesia memberikan mandat baru kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk tidak hanya mengelola kelapa sawit, tetapi juga bertanggung jawab dalam pengembangan dan replanting industri kakao dan kelapa. Keputusan ini diambil dalam Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta,
Langkah ini sejalan dengan inisiatif Kementerian Perindustrian yang berfokus pada pembentukan lembaga khusus untuk kakao dan kelapa. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan bahan baku, menjaga keberlanjutan industri, meningkatkan daya saing, dan menambah nilai produk. Hasil rapat tersebut memutuskan bahwa BPDPKS akan membentuk dua deputi baru, yakni Deputi Kakao dan Deputi Kelapa, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor ini.
Sejumlah asosiasi industri menyambut baik keputusan pemerintah tersebut. Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO) menyatakan bahwa langkah ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kakao Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan kelangsungan industri. “Ini adalah langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan kakao Indonesia di tengah tantangan ketersediaan biji kakao dalam negeri serta persaingan global,” ujar Ketua Umum ASKINDO Arief Susanto di Jakarta, Sabtu (13/7).
ASKINDO berharap peningkatan produktivitas ini akan menguatkan daya saing kakao Indonesia di pasar global, baik dari segi ketersediaan bahan baku maupun produk olahan. Selain itu, peningkatan produktivitas diharapkan dapat menjamin pasokan bahan baku domestik bagi industri, serta meningkatkan pendapatan petani kakao yang sebagian besar merupakan petani kecil.
Arief juga mengapresiasi koordinasi yang baik antara kementerian terkait, BPDPKS, dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi rencana ini. “Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan bahan tanam berkualitas, pupuk bersubsidi, dan tenaga penyuluh lapangan yang mumpuni di sentra-sentra produksi kakao,” tambahnya.
Apresiasi serupa datang dari Asosiasi Chocolate Bean to Bar Indonesia (ACBI). Ketua ACBI Olivia Putri Prawiro menekankan bahwa langkah pemerintah sangat relevan mengingat penurunan produksi kakao Indonesia yang signifikan dan peningkatan impor bahan baku dalam beberapa tahun terakhir. “Dengan pengelolaan yang tepat, lembaga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi petani dan industri, termasuk peningkatan produktivitas dan kualitas kakao serta jaminan penyerapan panen bagi petani,” ujarnya.
ACBI juga berharap kebijakan ini dapat mengatasi tantangan industri pengolahan kakao saat ini dan dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Olivia optimistis bahwa penguatan kelembagaan di sektor hulu kakao sangat diperlukan dan sejalan dengan misi ACBI untuk meningkatkan nilai tambah biji kakao melalui fermentasi, serta meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kami mendukung setiap langkah yang memberikan manfaat jangka panjang bagi petani dan industri kakao serta kelapa di Indonesia. Terima kasih kepada pemerintah atas inisiatif positif ini,” pungkasnya.
