BISNISTIME.COM, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin ) Industri makanan dan minuman skala kecil dan menengah (IKM) memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Selain memenuhi pasar domestik, produk-produk IKM pangan Indonesia juga memiliki potensi besar untuk diekspor. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Reni Yanita, menyampaikan bahwa para pelaku IKM perlu meningkatkan kualitas, membangun branding, beradaptasi, dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional.
“IKM pangan harus terus maju, menguasai pasar, dan naik kelas,” ujar Reni di Jakarta, Kamis (11/7). Industri pangan merupakan salah satu sektor industri pengolahan non-migas yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Pada Triwulan I-2024, sektor ini menyumbang 39,91% dari PDB industri pengolahan nonmigas atau 6,97% dari total PDB Nasional. Pada April 2024, nilai ekspor industri pangan mencapai USD 2,71 miliar atau 19,4% dari ekspor industri pengolahan nonmigas, menjadikannya ekspor terbesar kedua setelah sektor logam dasar. “Sebagian dari nilai ini berasal dari 1,68 juta unit usaha IKM pangan,” jelas Reni.
IKM pangan juga menyerap sekitar 3,8 juta tenaga kerja, menjadikannya sebagai industri padat karya. Kontribusi IKM pangan terhadap PDB Nasional adalah sebesar 1,33%. Pemerintah berkomitmen menjadikan IKM sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan ekonomi. Direktorat Jenderal IKMA terus melakukan pembinaan melalui berbagai insentif dan program kegiatan untuk mendorong IKM pangan Indonesia agar semakin unggul, mampu bersaing, dan menjadi bagian dari rantai pasok industri pangan lainnya, baik kecil, menengah, maupun besar. IKM juga diharapkan dapat bermitra dengan sektor hotel, restoran, dan kafe (horeca).
Dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia tahun 2024, Kementerian Perindustrian (Kemenperin)bertindak sebagai campaign manager di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kemenperin mengadakan berbagai kegiatan untuk mendukung pengembangan IKM dari berbagai komoditas di NTB. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal IKMA adalah Workshop Sistem Keamanan Pangan bagi IKM Pangan Unggulan di NTB. Workshop ini berlangsung pada 8-9 Juli 2024 dan diikuti oleh 30 IKM pangan unggulan dari berbagai kabupaten dan kota di NTB, termasuk Mataram, Lombok Timur, Sumbawa, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Bima, dan Dompu.
Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan, Yedi Sabaryadi, menyatakan bahwa Kemenperin mendorong IKM pangan untuk memenuhi standar GMP (Good Manufacturing Practices) atau CPPOB (Cara Produksi Olahan yang Baik). GMP dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) adalah pedoman yang memastikan makanan diproduksi dengan aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. “Dengan prosedur kontrol kualitas produksi pangan yang baik, produk IKM akan semakin berkembang dan dipercaya oleh konsumen,” tambahnya.
Yedi menambahkan bahwa banyak aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan IKM pangan, seperti bangunan, sarana produksi, sanitasi, kebersihan pekerja, kesesuaian mesin dan peralatan, pengawasan proses produksi, serta konsistensi kualitas produk akhir. Materi workshop meliputi pengenalan dan pemahaman sistem keamanan pangan, seperti Good Handling Practices, pengenalan sistem HACCP, prosedur sertifikasi pada industri pangan, serta kunjungan lapangan ke IKM yang sedang mengajukan sertifikasi HACCP.
“Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha IKM pangan mengenai aspek-aspek sistem keamanan pangan yang harus dipenuhi sehingga produk mereka sesuai dengan standar yang baik, meningkatkan kualitas, dan menjamin keamanan pangan,” tutup Yedi.
